Sebagai bagian dari reformasi regulasi crypto, Indonesia akan mendirikan pertukaran crypto pada tahun 2023, menurut laporan. Peluncuran platform direncanakan sebelum otoritas regulasi dipindahkan dari komoditas ke JSC.
Didid Noordiatmoko, kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti), menyatakan bahwa pertukaran crypto harus dibentuk tahun ini. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari reformasi keuangan yang lebih luas yang diluncurkan pada Desember 2022.
Menurut reformasi tersebut, dalam dua tahun ke depan, sensor mata uang kripto akan dicabut dari Bappebti, lembaga yang berfokus pada komoditas, oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK).
Suminto Sastrosuwito, Kepala Departemen Keuangan dan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan Nasional, Indonesia menjelaskan bahwa telah memberlakukan larangan menyeluruh atas pembayaran mata uang kripto mulai tahun 2017, dan sebagian besar aset digital tetap legal.
Pada awal Januari, dia mengungkapkan bahwa nilai transaksi cryptocurrency di Indonesia telah berkurang separuh pada tahun 2022 — dari Rp 859,4 triliun ($55 juta) menjadi Rp 296,66 triliun ($19 juta).
Pada bulan Desember, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengumumkan peluncuran konsep desain rupiah digital – mata uang yang setara dengan mata uang resmi negara – yang akan tersedia untuk diskusi publik.
