Mobil listrik kini memasuki babak baru dalam kebijakan fiskal di Indonesia. Jika sebelumnya kendaraan listrik identik dengan pajak nol rupiah, kini kondisi tersebut mulai berubah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tidak lagi secara eksplisit mengecualikan kendaraan listrik dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Perubahan ini tentu memunculkan pertanyaan besar di masyarakat: apakah mobil listrik masih menguntungkan untuk dimiliki?
Dalam Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, daftar kendaraan yang dikecualikan dari objek PKB tidak lagi secara spesifik menyebut kendaraan listrik seperti aturan sebelumnya. Beberapa kendaraan yang masih mendapatkan pengecualian antara lain kereta api, kendaraan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, kendaraan diplomatik, kendaraan berbasis energi terbarukan, serta kendaraan lain yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Absennya penyebutan kendaraan listrik secara eksplisit menjadi sinyal bahwa status bebas pajak penuh sudah tidak berlaku lagi secara umum.
Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 7 Tahun 2025, yang dengan jelas menyebutkan bahwa kendaraan berbasis energi terbarukan—termasuk mobil listrik, kendaraan berbahan bakar biogas, tenaga surya, hingga kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil—dibebaskan dari PKB dan BBNKB. Kebijakan tersebut menjadi daya tarik utama bagi konsumen, terutama karena harga mobil listrik yang relatif tinggi dapat diimbangi dengan beban pajak yang sangat ringan.
Sebelumnya, pemilik mobil listrik hanya perlu membayar SWDKLLJ sebesar sekitar Rp143 ribu per tahun. Namun dengan kebijakan baru, pajak kendaraan listrik tidak lagi nol. Meski demikian, bukan berarti semua insentif dihapus sepenuhnya.
Dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 disebutkan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai tetap berpotensi mendapatkan insentif berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB. Insentif ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kendaraan listrik yang diproduksi sebelum tahun 2026 juga masih berpeluang mendapatkan keringanan pajak, termasuk kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil ke listrik.
Artinya, meskipun pajak tidak lagi sepenuhnya dihapus, tarif yang dikenakan pada mobil listrik kemungkinan tetap lebih rendah dibandingkan kendaraan bermesin konvensional. Ini menjadi bentuk transisi kebijakan yang mencoba menyeimbangkan antara penerimaan negara dan dorongan terhadap penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
Keuntungan lain yang masih dinikmati pemilik mobil listrik adalah pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2024, pemerintah masih menanggung PPnBM untuk kendaraan listrik tertentu hingga tahun anggaran 2025. Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan listrik roda empat berbasis baterai yang memenuhi persyaratan tertentu, terutama terkait investasi dan hilirisasi industri.
Selama aturan tersebut masih berlaku, konsumen tetap mendapatkan keuntungan signifikan dari sisi harga beli awal. Hal ini penting mengingat salah satu hambatan utama dalam adopsi mobil listrik adalah harga yang relatif tinggi dibandingkan mobil konvensional.
Selain aspek fiskal, mobil listrik juga menawarkan keuntungan non-finansial yang tetap relevan. Salah satunya adalah kebebasan dari aturan ganjil-genap, khususnya di wilayah seperti Jakarta. Kendaraan listrik masih diperbolehkan melintas tanpa terikat pembatasan nomor pelat, bahkan saat ada rekayasa lalu lintas tertentu seperti musim mudik.
Di luar itu, biaya operasional mobil listrik cenderung lebih rendah, mulai dari biaya energi hingga perawatan yang lebih sederhana karena minimnya komponen mekanis dibandingkan mesin pembakaran internal.
Dengan berbagai perubahan ini, jelas bahwa daya tarik mobil listrik tidak lagi hanya bertumpu pada pajak nol rupiah. Kini, pertimbangannya menjadi lebih kompleks: kombinasi antara insentif parsial, efisiensi biaya jangka panjang, serta kontribusi terhadap lingkungan. Bagi sebagian konsumen, keuntungan tersebut masih cukup kuat untuk mempertahankan minat terhadap kendaraan listrik, meskipun kebijakan pajak telah mengalami penyesuaian.
